Gubernur Sumbar: Kepulauan Mentawai Termasuk Potensi Alam yang Lengkap

NUSAMENTAWAI- - Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai, dalam rangka Hari jadi Kepulauan Mentawai yang ke - 19 tahun, pada Kamis (4/10/2018), Gubernur Sumatera Barat, yang diwakili oleh Kepala Biro Pemerintahan provinsi Sumatera Barat, Iqbal Ramadi Payana.

Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno menyampaikan bahwa Kepulauan Mentawai merupakan Kabupaten yang memiliki potensi besar di sektor alamnya yang kaya dan lengkap.

Baca juga:Sambut HUT Mentawai Ke-19, DPRD Apreasiasi Keberhasilan Pemkab Mentawai Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

“Disamping posisi yang strategis, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dari sedikit Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang memiliki potensi alam yang lengkap, baik potensi kelautan, perikanan, pertanian maupun kehutanan”. Ungkapnya.

Potensi seperti ini perlu dipahami oleh segenap Aparatur Pemerintahan di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai modal dasar pembangunan daerah kedepannya sehingga berbagai kebijakan publik dapat dirumuskan dan diimplementasikan dengan tepat, serta mampu membawa daerah ini sejajar dan bahkan lebih unggul dengan daerah lainnya di Sumatera Barat.

PASANG IKLAN DISINI

“Untuk itu tuntutan dari keseluruhan Pemerintah daerah untuk mengoptimalkan dari Sumber daya alam yang dimilikinya demi kesejahteraan masyarakat”. Ujar Prayitno dalam pidatonya yang dibacakan oleh Kepala Biro Pemerintahan Sumbar, Iqbal.

Aspek penting lainnya dari pembangunan berkelanjutan adalah peningkatan proses partisipatif dengan memanfaatkan masyarakat sebagai esensi dari tata pemerintahan yang baik, kita menyadari bahwa pembangunan daerah ini dihadapkan dengan leterbatasan anggaran baik Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sementara APBD sudah digunakan untuk urusan pemerintahan dengan persentase sesuai dengan Perundang - Undangan oleh Pemerintah pusat.

Selanjutnya ia katakan masih banyaknya program - program dari sektor lainnya yang juga berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat belum memiliki anggaran yang memadai dalam pelaksanaannya.

“Hal ini diperaulit karena Anggaran belanja Pegawai ada beberapa daerah memiliki diatas 50 persen dari total belanja APBD. Dengan kondisi demikian upaya pencarian alternatif di luar Pemerintah daerah menjadi solusi ideal untuk pemda memancing produk pembangunan”. Katanya.